" Nabire adalah wilayah yang aman oleh karena itu menjadi kewajiban seluruh pihak yang mendiami untuk menjaga keamanannya." kutip media ini, [16/03/2022] pernyataan sikapnya.
Dalam Deklarasi Nabire Damai Papua Damai berlangsung di Kantor Sekretariat Deklarasi di Jalan Kusuma Bangsa, Oyehe Kabupaten Nabire mereka mengintruksikan kepada seluruh masyarkat di Nabire agar bekerjasama ciptakan kondisi Nabire aman dan damai.
Berkaitan dengan adanya agenda pemekaran Provinsi yang dinilai berpotensi menggangu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Nabire. Sebagai masyarakat adat Saireri tetap mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah dalam pembangunan.
" Kepada pemerintah daerah, pemerintah Provinsi , Pemerintah Pusat dan seluruh pihak terkait untuk meletakkan adat budaya Saireri pada posisi yang benar sesuai isi dari aspirasi dan petisi yang telah diserahkan sebelumnya."harap belasan masyarakat adat seraya membacakan pernyataan itu sore tadi.
Menurut informasi di himpun dari pernyataan sikap itu enam kepala suku dan empat kerukunan serta dua lembaga adat tersebut tetap mendukung program program pemerintah namun mereka meminta agar pemerintah juga segera posisikan status wilayah adat di kabupaten Nabire sesuai wilayah dan kultur adat.
Adapun enam ( 6 ) kepala suku yang terdiri dari Kepala Suku Wate Alex Raiki , Kepala Suku Yaur Saul Waiwowi , Kepala Suku Yeresiam Ayub Kowoi , Kepala Suku Napan Yusup Sayori , Kepala Suku Umari Yance Sadi dan Kepala Suku Mora Donatus Sembor dan juga ada empat ( 4 ) kerukunan yakni kerukunan Wandamen , Yapen Waropen , Kepulauan Yapen dan Kerukunan Biak Supiori dan dua (2) lembaga adat yakni LMA Nabire ketua Socrates Sayori dan Dewan Adat Papua Daerah Nabire Herman Sayori.
Social Header