23 Mei

Babinsa Nogosari Bersinergi Dengan Kawula Muda
MENINJAU.COM - Babinsa Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Serda Supriyadi  selalu bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, salah satunya dengan menjalin komunikasi sosial (Komsos) dengan karang Taruna Dukuh Remu Desa Ngrembun Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Rabu Malam (23/05/24)

Babinsa Serda Supriyadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara Babinsa dengan warganya agar semakin akrab dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari di wilayahnya secara berkesinambungan dan bahu membahu dalam hal yang positif.

Sarana Komunikasi sosial sangat efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan serta tempat untuk menjalin tali silaturrahmi sehingga akan tercipta suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan dengan seringnya diadakan silaturahmi atau komsos sehingga permasalahan yang ada dimasyarakat bisa sejak dini di ketahui sehingga dapat di tindak lanjuti secara tepat dan tepat secara bersama sama.

Selain itu, Babinsa juga meminta kepada Karangtaruna untuk selalu waspada terhadap perkembangan situasi yang kemungkinan berpotensi menggangu keamanan di lingkungan sehingga bisa di cegah sejak dini untuk dapat di antisipasi terutama masalah narkoba dan  pencurian yang semakin merajalela.

Dengan adanya komunikasi yang sudah terjalin dengan baik atara Babinsa dengan warga, maka segala bentuk permasalahan maupun kendala kendala yang timbul di wilayah binaan akan dapat di monitor secara cepat dan dapat di tindak lanjuti serta diselesaikan dengan baik bersama unsur terkait terutama di Dukuh Remi Desa Rembun ini

(Agus Kemplu)

20 Mei

Terkait RUU Penyiaran, Wilson Lalengke: Pemberangus Kemerdekaan Pers Sejati adalah Dewan Pers
MENINJAU.COM – Tetiba muncul kehebohan terkait Rancangan UU Penyiaran yang baru akibat memuat pasal-pasal tentang pelarangan melakukan dan mempublikasikan hasil jurnalisme investigasi. Sementara itu, menurut sejumlah pihak di parlemen, usulan RUU Penyiaran tersebut sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Mengapa publik terkaget-kaget dengan munculnya berita tersebut?

“Tidak perlu heran soal gonjang-ganjing semacam ini. Biangnya ada di Dewan Pers dan PWI peternak koruptor yang berkantor di Kebon Sirih sana,” sebut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, merespon permintaan tanggapannya oleh rekan-rekan media, Senin, 20 Mei 2024.

Menurut alumni PPRA-48 Lemahannas RI tahun 2012 itu, Dewan Pers dan PWI selama hampir 10 tahun terakhir telah menjadi tembok penghalang berkembangnya informasi yang benar, faktual, dan sesuai kenyataan lapangan. Dewan Pers sesungguhnya adalah lembaga yang harus dihapuskan agar demokrasi benar-benar dapat berjalan sesuai mekanisme alam demokrasi secara alami.

“Kelakuan Dewan Pers itu lebih parah, bahkan lebih sadis, dari Kementerian Penerangan di jaman Orde Baru. Benar mereka belum pernah membredel sebuah lembaga media massa, tapi rekomendasi mereka yang mengkriminalisasi wartawan dengan alasan belum uka-uka (UKW – Red) dan medianya belum terdaftar di Dewan Pers telah menjadi senjata pemusnah kebebasan pers secara massif di tanah air,” jelas tokoh pers nasional yang dikenal gigih membela wartawan terzolimi oleh perilaku Dewan Pers selama ini.

Wilson Lalengke juga menyitir kebijakan Dewan Pers dalam kasus Sambo 2 tahun lalu. Dalam kasus itu, Dewan Pers melarang media melakukan investigasi terhadap kasus yang melibatkan sejumlah petinggi Polri tersebut dan meminta media hanya menayangkan ‘release resmi’ dari Polri dan atau lembaga berwenang.

“Anda bisa bayangkan bagaimana konyolnya Dewan Pers yang dengan gagah perkasa pasang badan melarang wartawan melakukan penelusuran dan pencarian informasi lapangan terkait sebuah kasus dan meminta media untuk menyiarkan hanya ‘berita rekayasa alias bohong’ dari polisi atau pihak berwenang. Tentu saja berita yang beredar bukanlah informasi yang benar dan faktual,” sebut Wilson Lalengke dengan menambahkan bahwa Dewan Pers dalam kasus Sambo waktu itu ternyata disogok pihak tertentu untuk menyetir media-media di tanah air.

Jika sekarang Dewan Pers terdengar lantang menolak RUU Penyiaran yang berisi pelarangan jurnalisme investigasi, patut dipertanyakan motivasinya. Sangat mungkin mereka ingin memancing di air keruh, yang oleh karena itu kalangan pers semestinya waspada dengan move-move lembaga partikelir itu.

“Apakah Dewan pecundang Pers tidak sadar diri bahwa selama ini dialah pihak yang sangat getol menghambat perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia? Mengapa tiba-tiba tampil ibarat seorang pahlawan kemerdekaan pers dan demokrasi dengan menyatakan menolak RUU Penyiaran yang kontroversial itu? Kita perlu waspada terhadap musang berbulu domba semacam Dewan Pers ini yaa, hampir pasti ada udang di balik bakwan,” tambah Wilson Lalengke mewanti-wanti.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah BUMN yang melibatkan pengurus pusat dan staf PWI yang sedang diproses aparat penegak hukum saat ini menjadi gambaran bagi masyarakat betapa buruknya sistem penyebaran informasi yang dilakukan oleh rekan-rekan media yang tergabung di organisasi pers PWI itu. Sesuai petunjuk yang maha mulia Dewan Pers, para wartawan PWI tidak lagi menjadi kontrol sosial masyarakat dan pemerintah, tapi justru menjadi corong para bandit anggaran yang bertebaran di semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan dinas-dinas, hingga pemerintah desa di seluruh pelosok nusantara.

“Akibatnya, berita yang mereka munculkan ke publik hanyalah cuap-cuap advertorial dan iklan pemerintah, politisi, dan para bandar serta mafia, yang tentunya bukan untuk mencerdaskan masyarakat, tapi menipu publik. Kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri BUMN dan pengurus pusat PWI itu semestinya menjadi reflektor bahwa pers Indonesia saat ini sudah kehilangan idealisme mulia untuk mengungkap kebenaran, tapi telah bermutasi menjadi jurnalisme transaksional, yang dengan demikian kebohongan menjadi hal biasa,” tegas lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari konsorsium universitas: Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini.

Apakah PPWI menolak RUU Penyiaran, khususnya pasal tentang pelarangan jurnalisme investigasi? Menjawab pertanyaan itu, pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini menjawab diplomatis, “Anda sudah tahu jawabannya”.

“Jika RUU Penyiaran ini akhirnya disahkan juga, maka akan bertambah panjanglah cerita perih perjuangan PPWI dalam membela warga masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan. Akan muncul banyak kasus pemberitaan yang sebenarnya informasi didapatkan secara kebetulan namun karena kepentingan pihak tertentu, terutama yang berkuasa dan beruang, pewartanya dipersoalkan menggunakan pasal pelarangan jurnalisme investigasi. Dewan Pers pasti berdansa ikut irama gendang sang penguasa dan pengusaha, karena ada uang di situ,” tandas Wilson Lalengke sambil mengatakan sangat menyayangkan jika RUU semacam ini harus ada di negara yang menganut sistim demokrasi seperti Indonesia. (APL/Red)

18 Mei

Melodi Tanpa Batas, Band Bimgiat Rutan Cipinang Tampil Di Jakarta Marketing Week 2024
MENINJAU.COM - Musik merupakan bahasa yang global, dimana musik sebagai wujud menyampaikan perasaan, situasi dan keadaan yang digambarkan secara imajinatif dan dengan satu keselarasan serta perekat satu kesatuan dalam kebersamaan, kreasi musik tidak memandang perbedaan baik masyarakat dan warga binaan.

Group Band Musik besutan Bimgiat Rutan Cipinang yang terdiri dari warga binaan kembali mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan Jakarta Marketing Week 2024 di Grand Atrium Kota Kasablanka. Jakarta Marketing Week 2024 (JMW) adalah platform yang menjadi ajang implementasi brand activation dari kalangan brand manager, marketing communication dan product manager.

Kegiatan yang diinisiasikan oleh MCorp (MarkPlus) ini memiliki Tema “Human + Tech = Impact”yang diselenggarakan selama lima hari berturut-turut mulai tanggal 15 sampai 19 Mei 2024, acara ini menghadirkan ragam diskusi mengenai pemanfaatan teknologi dalam pemasaran, bersama para brand manager, marketing communication, hingga product manager. 

Dalam acara JMW yang ke 12 ini Grup band Bimgiat Rutan Cipinang ini berhasil mengundang decak kagum para tamu undangan dan juga pengunjung dengan membawakan beberapa lagu. Terlebih, musik dan lagu yang dibawakan adalah ciptaan sendiri dengan pengalaman pribadinya didalam jeruji besi semakin mencuri perhatian pengunjung.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Rutan Cipinang, Irvan Fahrudin ikut hadir dalam acara tersebut memberikan semangat dan dukungan kepada warga binaan yang tampil. Hal ini lah yang menjadi momen sangat baik bagi warga binaan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa di dalam Rutan ada kegiatan yang mewadahi warga binaan dalam beraktivitas dan melakukan kegiatan yang positif.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini tidak semata-mata hiburan saja, namun lebih dari itu ada pembinaan kreativitas pada warga binaan. Hal ini bertujuan agar kelak ketika warga binaan keluar mereka tetap percaya diri karena sudah mempunyai bekal keterampilan bermain musik dan Rutan Kelas I Cipinang bisa terus bersinergi dengan pihak eksternal atau stakeholder lainnya,” harapannya.

17 Mei

Kabar Duka Menyelimuti Keluarga Besar Rutan Cipinang Atas Wafatnya Bapak Dr. Hendra Ekaputra KaKanwil Kemenkumham Kalteng
MENINJAU.COM – Innalilahi wa innailaihi Raji’un, berita duka menyelimuti keluarga besar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang atas wafatnya Bapak Hendra Ekaputra, A.Md.I.P.,S.H.,M.H. Kepala Kanwil Kemenkumhan Kalimantan Tengah Periode 2022 sampai dengan sekarang, Kamis (16/5/2024).

Mendapat kabar itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali beserta jajaran langsung bergegas menuju rumah almarhum untuk memberikan penghormatan terakhir dan menghantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir. “Kami turut merasakan duka cita yang sedalam-dalamnya, semoga amal ibadahnya dapat diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keikhlasan,” ucap Karutan.

Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga dan Ny. Reynhard Silitonga selaku Ketua Umum PIPAS, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, serta Kepala UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta

Almarhum Dr. Hendra Ekaputra dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi dalam tugas dan menghargai sesama. Beliau telah memimpin Kanwil Kemenkumham Kalteng dengan berbagai prestasi dan inovasi. Dengan kepergian almarhum kepada Sang Pencipta membuat jajaran Kemenkumham kehilangan. Marilah kita lepas kepergian almarhum dengan ikhlas dan penuh kekuatan iman.

Upacara penghormatan jenazah almarhum Dr. Hendra Ekaputra diakhiri dengan pelepasan jenazah almarhum untuk diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kepergian almarhum banyak meninggalkan duka mendalam bagi seluruh jajaran Rutan Cipinang. Beliau akan selalu dikenang sebagai pemimpin yang visioner, tegas, dan penuh perhatian. “Selamat Jalan Bapak, Semangat Mu Akan Kami Ingat Didalam Hati,” tutupnya.

15 Mei