31 Oktober

Para Ksatria Korps MARINIR Tunjukan Mental Juang di Binsat Kormar 2024

MENINJAU.COM - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Surabaya). 9 Tim/Batalyon peserta Binsat Kormar laksanakan materi Cross Country hari kedua menempuh jarak 8 KM yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Selasa, (29/10/2024)

Lomba Binsat diikuti 17 Tim dari satuan jajaran Korps Marinir, dimana 8 Tim/Batalyon telah melaksanakan materi _Cross Country_ di hari pertama, dan 9 Tim/Batalyon melaksanakan materi _Cross Country_ di hari Kedua.

Semangat kebersamaan atau _spirit of togetherness" serta semangat untuk menjadi pemenang atau _spirit of the winner._ menjadi pembakar semangat para Kesatria Marinir yang mengikuti ajang bergengsi tahunan Korps Marinir.

Di hari kedua pelaksanaan materi _Cross Country_ oleh 9 Tim/ Batalyon didapatkan hasil akhir 3 besar Tim/Batalyon materi _Cross Country,_ dengan Juara pertama dimenangkan oleh Yoninf 3 Mar dengan Waktu 45 menit 32.855 detik, Juara kedua dimenangkan oleh Yoninf 10  Mar dengan Waktu 46 menit 39.655 detik dan juara ketiga dimenangkan oleh  Yontaifib 2 Mar dengan Waktu 47 menit 12.295 detik.

28 Oktober

Korps Marinir Peringati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024

MENINJAU.COM - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta). Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., memimpin upacara peringatan hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 bertempat di lapangan Hijau Markas Komando Korps Marinir, jalan Usman Harun, Jakarta Pusat. Senin (28/10/2024).

Dalam amanat Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. yang dibacakan Wadan Kormar, mengingatkan sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia yaitu Peristiwa Sumpah Pemuda. “Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia”, ucap Menpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga menekankan pentingnya perhatian khusus pada pengembangan kepemudaan di Indonesia melalui tema Sumpah Pemuda tahun ini, "Maju Bersama Indonesia Raya". Tema ini, mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung peran pemuda dalam pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.
"Mari kita bersama-sama memaksimalkan potensi pemuda dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka melalui kegiatan yang relevan serta membuka kesempatan luas bagi mereka untuk berpartisipasi dalam setiap aspek pembangunan", ajak Ario Bimo melalui sambutan yang disampaikan Wadan Kormar.

Ia menambahkan, perbaikan layanan dan tata kelola kepemudaan menjadi kunci peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda yang mencerminkan kondisi pemuda Indonesia yang lebih baik. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kontribusi positifnya dalam mendukung kepemimpinan dan partisipasi pemuda di berbagai sektor. "Indonesia yang besar dan sejahtera memanggil peran aktif pemuda kita", ucapnya.

23 Oktober

Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan: Rutan Cipinang Peringati Hari Santri Nasional Tahun 2024

MENINJAU.COM - Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar serangkaian kegiatan keagamaan yang diikuti oleh sebagian besar warga binaan yang berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren Darul At-Taubah dengan tema menyambung Juang Merengkuh Masa Depan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Mesjid Nurul Imam Rutan Cipinang ini diawali dengan laporan Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, Dani Diyaulhaq. Dalam sambutannya, Dani menyampaikan Peringatan Hari Santri memiliki makna yang mendalam, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kaum santri dalam merebut kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga sebagai momentum untuk menguatkan semangat nasionalisme di kalangan santri dan umat Islam secara umum. 

“Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran keagamaan, membentuk karakter dan moral positif, serta memperkuat spiritualitas dan ketenangan batin. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut, peringatan Hari Santri menjadi landasan dalam memperkokoh kontribusi santri bagi bangsa dan negara. Selain itu, peringatan ini juga menjadi sarana untuk mengapresiasi perubahan dan prestasi yang telah dicapai oleh para warga binaan. Melalui kegiatan ini, fokus utama adalah mempersiapkan mereka untuk proses reintegrasi yang lebih baik ke masyarakat, serta mengurangi stigma negatif yang melekat,” ucapnya

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto Dwi Yhana Putra menyampaikan kebanggaannya terhadap para warga binaan yang menunjukkan semangat tinggi dalam memperbaiki diri melalui program keagamaan Pondok Pesantren Darul At-Taubah. "Saya sangat bangga melihat warga binaan yang meskipun dalam kondisi terbatas, memiliki niat tulus untuk berubah menjadi lebih baik. Ini sangat menyentuh hati saya. Kegiatan ini bukan hanya bentuk peringatan Hari Santri Nasional, tetapi juga bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan," katanya

Menurut Irwanto, jadikan Hari Santri ini sebagai momen yang tepat untuk merenung, memperbaiki diri, serta meneguhkan hati untuk menjalani proses pembinaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. “Marilah kita jadikan peringatan Hari Santri Nasional 2024 ini sebagai momen kebangkitan dan penguatan iman, akhlak, serta kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya kepada kita semua dan semoga kita semua dapat menjalani hidup yang lebih baik ke depannya,” ujarnya

Setelah selesai dengan rangkaian pembukaan, kegiatan berlanjut dengan Tausiah Agama yang disampaikan oleh KH. Zainuddin HMR yang memberikan pesan-pesan moral dan spiritual yang sangat menginspirasi para peserta. Tausiah ini menjadi momen refleksi yang mendalam bagi semua yang hadir.

Usai tausiah, acara dilanjutkan dengan pembagian sertifikat kepada Santri terbaik 2024 dan pembagin hadiah untuk para pemenang berbagai lomba, yaitu lomba adzan, lomba tahfidz dan lomba tausiah, yang sebelumnya telah diselenggarakan. Para pemenang ini diharapkan dapat menjadi contoh semangat dan dedikasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di dalam rutan maupun setelah bebas nanti.

22 Oktober

Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

MENINJAU.COM - Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini." ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan
Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024). 

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. 

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025. 

"Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," ucap Nico. 

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. 

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk. 

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian." terang Sekjen Kemenkumham ini. 

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri. 
 
"Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan" tutup Nico dalam laporannya. 

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Pasang Iklam Disini

17 Oktober

Dankomar hadiri Rakor Ke 2 Rektrutme SPPI Tahun 2025

MENINJAU.COM - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta), Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ke dua penyiapan Saprasdik (Sarana Prasarana Pendidikan) pelaksanaan Rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) _Batch_ 3 dan 4 Tahun 2025 bertempat di Ruang Nusantara Gedung Jenderal Urip Sumoharjo Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14, Gambir Jakarta Pusat. Senin (14/10/2024).

Komandan Korps Marinir menghadiri Langsung Rakor ke dua penyiapan Saprasdik pelaksanaan Rekrutmen SPPI _Batch_ 3 dan 4 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan (Sekertaris Jenderal Kementrian Pertahanan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. mewakili Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Republik Indonesia Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. yang diikuti oleh Para Pejabat Kemenhan, Pejabat Unhan RI, Pejabat Mabes Angkatan serta Tim Gizi dan SPPI.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah Kader yang disiapkan untuk berperan aktif dalam program Komponen Cadangan (Komcad), yang tidak hanya dilatih sebagai kader bela negara, tetapi juga sebagai bagian dari program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia 2024-2029, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. SPPI dipersiapkan sebagai pilar dalam penanganan isu-isu krusial seperti gizi buruk dan distribusi makanan gratis melalui Badan Gizi Nasional.

29 September

Kepala Cabang DKI Jakarta menghadiri Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-69 di Polda Metro Jaya

MENINJAU.COM - Pada tanggal 27 September 2024, Kepala Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta, Radito Risangadi menghadiri video conference di Polda Metro Jaya. Kegiatan teleconference tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen Pol Aan Suhanan. 

Kegiatan ini merupakan Syukuran Hari Bhayangkara Lalu Lintas ke-69. Puncak perayaan dilaksanakan pada malam hari, yang dipimpin oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. Acara berlangsung meriah dengan adanya hiburan bagi seluruh jajaran Ditlantas Polda Metro.

Semoga dengan kegiatan syukuran ini, Polantas semakin presisi untuk Indonesia Maju.

28 September

Humas Bergerak Bersama: Rutan Cipinang Berpatisipasi Bangun Citra Pemasyarakatan

MENINJAU.COM – Perkuat sinergi dalam membangun citra Pemasyarakatan di mata publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan Tahun 2024. Kegiatan yang bertajuk "Sinergi Merajut Citra Pemasyarakatan yang Berdampak" #HumasBergerakBersama ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 24 s/d 26 September 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga yang membuka secara langsung pada hari pertama menyampaikan bahwa citra positif bukan hanya soal bagaimana masyatakat melihat institusi pemasyarakatan, tetapi juga tentang bagaimana pemasyarakatan dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk setiap program pembinaan dan kebijakan yang dijalankan. Untuk itu, dibutuhkan senergi demi publikasi yang lebih luas dan optimal.

Pada hari Ketiga, acara ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto yang juga memberikan sambutan dan apresiasi kepada para peserta yang telah berperan aktif dalam kegiatan selama beberapa hari. Supriyanto menekankan pentingnya peran humas dalam menyebarluaskan informasi positif terkait Pemasyarakatan kepada publik. “Humas merupakan ujung tombak penyebaran informasi. Dengan adanya agen-agen informasi yang terlatih, kita dapat membangun citra positif serta meningkatkan transparansi layanan di lingkungan Pemasyarakatan,” ungkapnya

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto Dwi Yhana Putra bersama Tim Humas Rutan Cipinang yang ikut andil langsung sebagai salah satu dari 150 peserta di 54 UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia yang berkontribusi dalam pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan tahun 2024 mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan yang berharga untuk berbagi ilmu tentang kehumasan dan menyamakan persepsi di antara Tim Humas UPT Pemasyarakatan se-Indonesia.

“Hari ini kami banyak mempelajari hal baru, terutama mengenai peran strategis kehumasan dalam membangun citra positif, baik di dalam lingkungan kerja kita sendiri maupun di pemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan, yang merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen kami dalam menjalankan tugas,” ujar Irwanto 

Lebih lanjut, Irwanto mengucapkan Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Rakor Humas DitjenPAS 2024. “Penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung sukses dan lancar, Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar serta keberkahan bagi kita semua, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Salam hormat, Rutan Cipinang,” Tutupnya

23 September

PN Jaksel Beri Rano Karno Sudah Resmi Diberi Nama 'Doel'

MENINJAU.COM - Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya mengabulkan permohonan Cawagub DKI Rano Karno dari PDIP resmi bernama 'Si Doel' juga. Dalam putusan pengadilan itu, Rano Karno dan Doel adalah orang yang sama.

Hal itu pun dikonfirmasi Ketua Timses Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong.

Dodi mengatakan terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 899/Pdt/2024/PN Jkt.Sel yang mengatakan nama Rano Karno dan 'Si Doel' adalah nama orang yang sama.

"Kami diberikan salinan penetapan pengadilan dari PN Jakarta Selatan Nomor 899/pdt/2024/PN Jkt.Sel yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon. Dan nama H Rano Karno S.I.P dan nama Si Doel adalah nama orang yang sama," kata Dodi.

"Dan nama cawagub Rano Karno dalam kurung Si Doel," tambahnya.

Dodi menjelaskan KPU awalnya menerima tanggapan masyarakat Jakarta bahwa warga ibu kota itu lebih mengenal Rano Karno sebagai 'Si Doel'.

Masyarakat, lanjutnya, turut mengusulkan supaya nama 'Si Doel' turut dicantumkan dalam nama Rano Karno di kertas suara maupun dalam alat peraga kampanye nantinya.

"Pada Tanggal 21 September hari Sabtu kemarin kami lakukan klarifikasi ke parpol pengusung dan kepada calon, kami diberikan salinan penetapan pengadilan dari PN Jaksel," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Timses Pramono Anung-Rano Karno, Cak Lontong mengatakan sudah ada penetapan pengadilan terkait tambahan 'Si Doel' dalam nama Rano Karno.

"Bahwa sudah ada penetapan berkaitan nama. Karena dari masyarakat disampaikan H Rano Karno lebih banyak dikenal Si Doel. Dan kita serahkan putusan pengadilan. Bahwa Rano Karno dan Si Doel itu satu orang yang sama. Dan nanti di surat suara juga tertulis H Rano Karno Si Doel. Karena secara sah memang pengadilan putuskan," kata Cak Lontong.

Nama 'Si Doel' merupakan nama peran Rano Karno dalam sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan' yang ditayangkan di televisi pada medio tahun 90an lalu.

Sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan' diproduseri, ditulis dan disutradarai langsung oleh Rano Karno kala itu.

05 September

Dankomar terima laporan kenaikan pangkat Pati Korps Marinir

MENINJAU.COM - Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Jakarta). Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP, CRMP, secara resmi menerima laporan Korps kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, dua Perwira Tinggi (Pati) di _Admiral Room_ Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.40 Kwitang Jakarta Pusat, Rabu (04/09/2024).

Perwira Tinggi Korps Marinir yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yaitu Brigjen TNI (Mar) Rachmad Djunaidi, yang menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Unhan, Brigjen TNI (Mar) Fransisco Simanjorang, S.H.,M.Han. yang sehari-hari menjabat sebagai Dirdik Kodiklatal.

Dalam kesempatan tersebut, Dankormar mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula dan menyampaikan tradisi laporan Korps kenaikan pangkat Perwira Tinggi Korps Marinir merupakan Tradisi Korps yang harus selalu dijaga. Kenaikan pangkat merupakan salah satu rangkaian dari promosi jabatan sekaligus bentuk penghargaan dan kehormatan atas prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Turut mendampingi Dankormar, dalam laporan kenaikan pangkat Pati tersebut, Inspektur Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Try Subandiyana, S.H.,  Koorsahli Dankormar dan para Asisten Dankormar.

21 Agustus

Partai Buruh Berharap Pemerintah dan DPR Patuhi Keputusan MK

MENINJAU.COM - Bagaimana kronologi sampai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan kepala daerah ini bisa keluar dan apa dampaknya terhadap peta perpolitikan Pilkada Jakarta 2024 nanti? Apakah langkah-langkah dan keputusan politik di DPR bisa membatalkan putusan MK tadi?

Rapat Baleg digelar pada Rabu, 21 Agustus 2024 atau sehari setelah putusan MK dibacakan. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Baleg DPR.

Pertama, rencana mengembalikan aturan ambang batas Pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20 persen kursi DPRD untuk syarat mengusung calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK itu di Pilkada 2029.

Said Salahudin kepala Tim Khusus Partai Buruh mengatakan  upaya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang disebut bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Upaya anulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR hari ini.

Adapun Partai Buruh menjadi salah satu pihak pemohon dalam perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dikabulkan MK. Ia mengungkapkan, bahwa tidak menerima sikap DPR yang disebut-sebut akan menganulir putusan MK ihwal aturan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Nantinya aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar Partai Buruh di Jakarta pada 22 dan 23 Agustus 2024. 

Aksi akan berlangsung di 2 lokasi berbeda 

Pada Kamis besok (22/8), aksi unjuk rasa akan dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Buruh menuntut agar DPR tidak mengambil langkah yang dianggap melawan putusan MK tersebut.

Sementara itu, pada Jumat (23/8), aksi akan dilanjutkan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. 

Massa Partai Buruh akan berkumpul pada pukul 09.00 WIB dan mendesak KPU untuk segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) paling lambat 23 Agustus 2024.

Tuntutan ini dilayangkan Partai Buruh sebagai bentuk protes terhadap potensi ketidakpatuhan dua lembaga tersebut terhadap putusan MK yang telah mengikat. Partai Buruh menganggap penting bahwa setiap lembaga negara harus menghormati keputusan MK demi menjaga integritas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Aksi ini diperkirakan akan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen buruh dan simpatisan partai. Masyarakat diimbau tidak melewati lokasi aksi untuk menghindari potensi kemacetan dan gangguan. rmol news logo article

Sementara pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin meminta DPR dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Hal ini disampaikan Ujang sehubungan dengan langkah DPR dan pemerintah yang langsung menggelar rapat kerja membahas revisi Undang-Undang Pilkada, Rabu (21/8/2024), atau sehari pasca-putusan MK.
Connect