SOLUSI HONORER MIMIKA, TEPATNYA TENAGA DIKURANGI dan ATAU BELANJA PEGAWAI DINAIKAN
Oleh : Petrus FH ,SE
MENINJAU.COM - Barangkali solusi terbaik sudah diipikirkan matang dari Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika dan Dewan Perwaiklan Rakyat Daerah (Mimika) dalam mengatasi Persoalan sekaligus kebutuhan Pelayanan Pemerintahan di Mimika ini. Begitupun kepada mereka yang namanya termasuk dalam 3.719 (tiga ribu tuju ratus sembilan belas) peserta seleksi Test Kompetensi kemarin. Merekapun telah berjuang selama itu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membantu meyukseskan setiap pekerjaan sekaligus membantu pelayanan kepada Masyarakat Mimika pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sehingga dengan berbagai upaya, mereka dengan mudah dapat mengikuti seleksi administrasi sampai pada pelaksanaan test ketika itu.
Walau tidak sedikit juga yang tiba-tiba melebur masuk kedalam kategori 3.719 peserta test itu. Pada titik itulah tejadi yang disebut kelebihan belanja Daerah khususnya Belanja Pegawai Honor yang bahkan hanpir mnyamai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga menyebakan terjadinya postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi seksi.
Sebagai ilustrasi diatas, jika tubuh seorang gadis sudah tidak lagi sexy, maka jangan memaksakan gadis itu untuk mengurangi porsi berat badannya dalam waktu singkat. Karena akan menyebabkannya stress dan tidak produktif bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Akan tetapi belanjakanlah pakian yang tepat untuk membuatnnya tetap terlihat seksi. Setelah itu lalu kemudian mengajarkannya agar, walalu dengan tubuh yang kelebihan berat badan itu, tetapi tetap terlihat seksi, menawan serta produktif pastinya. Sambil juga mengatur untuk pola makan, aktivitas seperlunya untuk membuatnya kembali seksi seperti awal mula. Seperti itulah cara sederhana untuk diberlakukan kepada mereka pejuang nasib di Kabupaten Mimika dalam postur APBD sepanjang meyikapi rasa harap-harap cemas untuk mereka para honorer/kontrak itu, tetapi juga dapat menepis serta juga memangamankan semua mereka yang berkepentingan sebagai tenaga honor dan kontrak.
Apapaun itu, jangan kita lupa kalau untuk mewujudan Mimika Smart City sebagaimana sudah dicanangkan, maka salah satu indikatornya ialah pengelolan Pemerintahan yang baik (good goernance). Artinya, Eksekutif dan Legislatif Mimika dalam mengatasi Honorer dan atau Kontrak harus profesional bijaksana, objektif, transparan dalam menjawab kebutuhan mereka serta melihat sistem penggaran dalam Belanja Pegawai dimaksud. Tentu kita tahu dari berbagai pemeberitaan, atau mungkin juga kita sebagai pelaku di tingkat, Eksekutif,legislatif atau mereka pserta test itu sendiri. Sudah terhitung dua minggu, sejak dilakukanya tes kompentensi buat mereka yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada (5-7/1/2021) lalu. Sampai pada hari ini Selasa, (19/01/2021), belum ada hasil yang dikeluarkan atau dimumkan oleh Panita Seleksi melalui Dinas Terkait. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, yang dalam komentar pada beberapa media Online dijelaskan kalau pelaksaan test itu sekaligus melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Artinya, jika BKN dilibatkan maka sudah pasti hasilnya dapat diketehaui dalam waktu singkat. Mengapa demikian, yah tentu sebab pertama, ujian yang diberlaukan ialah standard soal dan jawaban Komputerisasi. Lalu yang kedua, BKPSDM Mimika per Desember sudah mengantongi sejumlah persyaratan dari Honorer itu sendiri. Ketiga, aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika sudah ditetapkan melalui Paripurna, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mimika tahun anggaran 2021, sambil menunggu APBD-Perubahan nanti.
Dari situ maka, sangat jelaslah kalau Hasil test itu sejatinya sudah dapat diketahui.
Pemerintah serta eksekutif harus clop dalam menjawab hal ini. Tidak boleh Pemerintah berkata, anggaran kurang, tenaga banyak. Pada pemberitaan lain, Anggota DPRD melalui Ketua Fraksi Mimika Bangkit mengatakan, Defisit anggaran jangan mengorbankan Honorer, padahal 5 Fraksi terutama Mimika Bangkit pun menyetujui pandangan Fraksinya untuk APBD disahkan. Dari kedua steatment diatas menimbulkan kontradiski yang sekaligus membingungkan mereka peserta test dan kita warga Mimika. Pada konteks itu, terjadi “Misudesrtanding “ antara Eksekutif sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, dan DPRD itu sendiri. Bagaimana mungkin situasi itu tercipta? Padahal kita tahu bersama Eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Legislatif – Badan Anggaran (Banggar) sudah sejatinya mengetahui, secara seksama sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku mengenai Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk belanja Pegawai Honor serta berapa yang bisa disetujui atau dikurangi ataukan ditepakan dulu, lalu kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mimika tentang penetapan APBD Mimika tahun 2021. Bila masih terjadi lagi kekurangan, anggaran, baru kemudian pada anggaran Perubahan APBD, bisa dirubah untuk disesuaikan bila mana tenaga Honorer dan atau kontrak masih dibutuhkan sementara anggaran tidak mencukupi. Ataukah pada saat sudah dirasa ideal secara analisis beban kerja pada tiap-tiap OPD diaman Honorer ditempatkan, baru kemudian dipertegas dengan disiplin dan kemampuan dalam rangka mengurangi kelebihan tenaga itu.
Seperti Apa Pergeseran Belanja guna
Memenuhi Hak Honorer?
Sederhana saja, jika tenaga telah tersedia dalam jumlah banyak itu membebankan atau menyebakan belanja pegawai (Pengahasilan tetap/gaji, tunjagan/insentif, uang makan) dan lain-lain yang sah, itu tinggi bahkan hampir menyamai ASN, maka TPAD pada desember kemarin sudah bisa mengetahui sekaligus melakukan pergesran postur anggaran. Pergesaran sudah seharusnya untuk dapat menjawab 3.719 Peserta test kemarin itu. Pada penatausahaan anggaran, post dana seperti Belanja Modal dan aset, serta operasional dapat dikurangi (di nolkan sejumlah rupiah) untuk selanjutnya pada besaran nilai tersebut dipindahkan ke Post Belanja Pegawai Honor, dan masalah teratasi sudah. Sebagai Contoh, dapat saya gambarkan pada OPD dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkecil di Pemkab Mimika. Sebut saja Kantor Distrik A dengan Nilai DPA, 4.000.000.000,0 (Empat Miliar Rupiah), memiliki Belanja Perjalanan Dinas dan Bimtek Luar Daerah dalam setahun, Rp. 200.000.000,00. maka untuk sebanyak 18 Distrik di Kabupaten Mimika, pada post belanja dimaksud harus dihilangkan. Artinya, secara matematis dapat tercatat seperti ini, 18X200.000.000.,00 = Rp. 3.600.000.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). Jika masih terdapat kekeurangan Anggaran belanja Pegawai, dapat dilakukan pada belanja lain. Tujuannya adalah semua ada pada posisi nyaman, enak untuk secara bersama-sama membangun Mimika melalui pelayanan Pemerintahan kepada warga masyarakat.
Bisakah 3.719 Peserta test, tetapkan hasilnya menjadi 2.500?
Jawabnya tentu tidak. Karena peserta test kemarin, begitu membeludak cepat masuk ke dalam sistem bagaikan Salju yang mencair dari Puncak Cartenz – Tembagapura mengalir turun ke Muara Pomako –Mapuru Jaya. Artinya tidak dapat dibatasi, dipele oleh cela-cela bebatuan, ataupun pohon dan tanah. Karena itulah sifat air, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula fenomena Honorer di Kabupaten Mimika, selalu cari titik aman. Karena itu, agar tidak saling menggerutuh, menuduh, dan seterusnya, maka kembali pada judul saya diatas, Tenaga diterima, Belanja diseimbangkan atau dinaikan. (Bersambung....)
Penulis adalah Pekerja Sosial Berdomisili di Timika - Papua.