NABIRE - Pemandangan tak lazim terlihat dalam Rapat Paripurna Tahap I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Kamis (24/9/2026). Di tengah penyampaian pidato Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dua anggota dewan justru terpantau sibuk dengan perangkat elektronik masing-masing.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang diperoleh, suasana di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah tersebut menunjukkan kontras yang tajam. Saat Gubernur Meki Nawipa berada di podium menekankan pentingnya pembahasan anggaran daerah, seorang anggota dewan terlihat aktif melakukan siaran langsung (*live*) melalui aplikasi TikTok.
Sementara itu, anggota dewan lainnya terpantau menggunakan perangkat tablet di atas meja sidang untuk memainkan permainan yang diduga kuat sebagai judi online. Kedua aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka di tengah forum resmi yang dihadiri oleh pimpinan DPR Papua Tengah, puluhan anggota dewan, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat paripurna tersebut merupakan agenda krusial yang mengagendakan penyerahan dan pembahasan materi Raperda APBD Perubahan Provinsi Papua Tengah TA 2026. Sebelumnya, pada 17 September 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada legislatif untuk dibahas bersama.
Dalam pidatonya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa setiap rupiah APBD yang disepakati antara pemerintah provinsi dan DPR Papua Tengah membawa harapan besar masyarakat. Ia mengingatkan bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat Papua Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, identitas kedua anggota DPR Papua Tengah yang terlihat dalam dokumentasi tersebut belum dapat disebutkan secara resmi. Hal ini dilakukan untuk menunggu verifikasi lebih lanjut serta menghormati proses pemeriksaan kode etik yang seyogianya dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR Papua Tengah.
Insiden ini diharapkan menjadi evaluasi bagi penegakan disiplin dan etika berpersidangan di lingkungan legislatif daerah, mengingat rapat paripurna pembahasan APBD merupakan momen strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
