MENINJAU.COM - Diketahui sudah terlalu lamanya proses persidangan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Nabire dan PTUN Jayapura terkait gugatan dari Asosiasi K2 Nabire didampingi Penasehat Hukum (PH) dari LBH Talenta Keadilan Papua bagi Honorer yang tidak lulus Formasi Honorer Kategori 2 Nabire tahun 2022 telah berlangsung dari awal tahun 2023.
Forum Lulusan K2 800 Nabire juga mendesak perlu adanya asas keadilan bagi mereka 800 Nama-nama diumumkan merupakan hasil verifikasi yang dilalukan oleh tiga lembaga masing-masing BKN, BPKP dan BKD Provinsi Papua.
800 Nama telah Lulus ini tergabung dalam Forum Lulusan K2 Tahun 2022 Nabire masih menunggu proses sidang yang dilakukan sudah terlalu lama. Padahal tahapan Test Computer Assisted Test (CAT) dan pemberkasan sesuai jadwal KemenpanRB masih akan dilakukan.
Forum Lulusan K2 Nabire telah lulus ini meminta hak asas keadilan dari LBH maupun pengadilan sehingga telah lulus berdasarkan SK MenpanRB dapat melanjutkan proses selanjutnya.
Melianus Zonggonau Korlap K2 800 Nabire belum lama ini saat aksi demo di halaman kantor DPR Nabire tegas menyampaikan pihaknya tidak membatasi tetapi harus juga menghargai yang telah lulus juga.
"Siapa saja memprotes kelulusan K2 ini Dirinya menyampaikan bahwa 800 nama sudah Sah di Kemenpan RB dan tidak bisa dirubah."tegas Zonggonau.
Forum Lulusan K2 Nabire juga menilai lulusan itu telah mewakili masyarakat Nusantara. Karena kota Nabire adalah Indonesia mini.
" Hasil kelulusan K 2 kemarin sudah mewakili seluruh masyarakat Nusantara."jelasnya.
Dirinya juga meminta kepada pemda Nabire serta DPRD Nabire untuk mengusulkan kuota CPNS ke Kemenpan RB untuk menurunkan angka pengangguran di Nabire.
Selain itu, Pihaknya meminta segera diadakan proses CAT dan pemberkasan 800 orang telah verifikasi K2 Nabire.
" Bisa dilanjutkan tanpa ada hambatan karena proses gugatan terlalu lama dan memakan waktu bahkan bisa lewat dari jadwal KemenpanRB."terangnya.
Terkait hal itu, Belum lama ini Bupati Nabire Mesak Magai kepada wartawan diruang kerjanya menyampaikan proses ujian CAT itu harus mereka jalankan. Proses itu oleh BKN dan BKD Papua.
" Sementara Pemerintah Kabupaten Nabire sedang menunggu penomorannya dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)." Kata Bupati Nabire.
Bupati juga mengakui kalau nomor sudah turun maka proses tes CAT pasti jalan akan jalan.
Tags
ARTIKEL