masukkan script iklan disini
Fakta/Realitas
Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Buka mata & hati nurani kemanusiaan. Anda setuju atau tidak setuju, Anda senang atau tidak senang, ini yang saya tahu, mengerti dan saya tulis.
DOB boneka Indonesia adalah surga bagi orang Melayu tetapi api neraka dan mesin pemusnah Penduduk Orang Asli Papua yang paling kejam dan primitif.
Saya tahu dan mengerti siapa dan tujuan apa wilayah Papua dimekarkan.
KARENA itu, saya dari dulu dengan konsisten sampai sekarang tidak setuju dengan pemekaran wilayah Papua Barat. Alasan saya adalah saya tahu pemekaran wilayah Papua Barat itu agenda operasi militer yang saya tulis ini.
Saya merenungkan, mencermati, menganalisa dan mengamati serta menilai, DOB boneka Indonesia ini, menurut saya sangat kejam dan paling berbahaya bagi Penduduk Orang Asli Papua. Pengamatan saya tentang DOB boneka Indonesia ini saya gambarkan sebagai seperti berikut ini.
(1) DOB boneka Indonesia seperti ular-ular piton besar sedang kelaparan yang siap menelan POAP.
(2) DOB boneka Indonesia seperti harimau-harimau liar, ganas dan jahat sedang kelaparan yang siap menerkam POAP.
(3) DOB boneka Indonesia seperti buaya-buaya darat yang sangat liar sedang kelaparan untuk menelan POAP.
(4) DOB boneka Indonesia seperti singa-singa jahat dan kejam sedang kelaparan untuk menerkam POAP.
(5) DOB boneka Indonesia seperti macan tutul yang ganas sedang kelaparan menerkam POAP.
(6) DOB boneka Indonesia seperti musibah bencana besar yang menimpa
POAP.
(8) DOB boneka Indonesia seperti ranjau yang ditanam dan sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan POAP.
(9) DOB boneka Indonesia seperti anjing kurap yang tidak pernah puas dengan apa yang dimakannya dan selalu merampok hak anjing-anjing lain.
+++++++
Dalam buku saya berjudul:
(1) Pintu Menuju Papua Merdeka (2000);
(2) Integrasi Belum Selesai (2010);
(3) OPM (Otonomi, Pemekaran dan Merdeka; saya telah menulis dokumen negara yang sangat rahasia tentang pemekaran wilayah dan operasi militer di TANAH Papua Barat.
Dokumen sangat rahasia ini bertopik: "Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".
"Dokumen sangat rahasia dari Departemen Dalam Negeri Direkturat Jenderal (DITJEN) Kesatuan Bangsa (KESBANG), dan LINMAS dalam nota Dinas No. 578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur Papua (Caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No. 190/1671/SET tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan Penentuan Nasib Sendiri orang asli Papua."
Dokumen lain adalah "Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tanggal 28 Mei 2003 tentang Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatis di Provinsi Papua melalui pendekatan bidang politik".
Dalam dokumen sangat rahasia ini, bahwa pelaksana atau yang melaksanakan isi dokumen ini ialah
(1) Departemen Dalam Negeri;
(2) Departemen Pertahanan dan Keamaman;
(3) Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi;
(4) Kepolisian Republik Indonesia;
(5) Tentara Nasional Indonesia;
(6) Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN);
(7) Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI);
(8) Muspida Provinsi Irian Jaya (Papua) dan provinsi-provinsi lainnya.
Unsur non-instansi pemerintah yang dilibatkan dalam operasi ini adalah sebagai berikut:
(1) Media massa elektronik dan surat kabar, internet untuk menyebarluaskan informasi secara nasional dan internasional.
(2)Melibatkan dan merekrut Tokoh masyarakat dan tokoh agama asal Irian Jaya.
(3) Anggota PEPERA 1969 dan organisasi kemasyarakatan Irian Jaya atau beranggotakan masyarakat Irian Jaya yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan dukungan positif terhadap upaya Pemerintah Infonesia".
++++++++
DOB Boneka Indonesia 100% bukan untuk Penduduk Orang Asli Papua.
Karena, Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H., dan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D., mengatakan: DOB itu kepentingan militer, intelijen, politik untuk meredam pergerakan Papua Barat merdeka.
Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.H. mengatakan:
"Kalau dulu ada pemikiran sampai 7 provinsi. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Yah, ini bukan syarat suatu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Bukan begini. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Jadi, syarat-syarat administratif seperti itu, ya, nanti kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Begitu loh. Tidak sampai dua juta pak. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta. Makanya saya bilang, usul ini, bagaimana kalau dua juta ini kita transmigrasikan. Ke mana? Ke Manado. Terus, orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biarkan dia pisah secara ras sama Papua New Guinea. Jadi, dia tidak merasa orang asing, biar dia merasa orang Indonesia. Keriting Papua itukan artinya rambut keriting. Itu, itukan, istilah sebutulnya pelecehan itu. Rambut keriting, Papua, orang bawah. Kalau Irian itukan cahaya yang menyinari kegelapan, itu Irian diganti Papua..."
+++++++
.
Penguasa Indonesia tidak perlu keluarkan 1 butir peluru untuk membunuh dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua, karena sudah tersedia BOB boneka adalah seperti neraka dan mesin pemusnahan POAP yang paling kejam.
Penguasa kolonial modern Indonesia membuat DOB boneka di Papua Barat sebagai surga atau masa depan bagi orang-orang melayu Indonesia terdiri dari 273 juta. Sebaliknya, DOB boneka Indonesia ini sebagai Neraka yang mengancam bagi keberlangsungan hidup Penduduk Orang Asli Papua hanya 1,5 juta orang.
Benarlah apa yang ditulis Made Supriatma dalam artikel berjudul: "KOLONIALISME PRIMITIF DI PAPUA," dan kutip sebagai berikut:
"Orang Indonesia mau kekayaannya. Tetapi tidak mau dengan manusianya. Orang Indonesia tidak pernah peduli pada nasib orang Papua. Tujuan hadirnya aparat kolonial di Papua adalah untuk melakukan penjarahan. Dan, semua yang dibangun di sana pun untuk tujuan memudahkan penjarahan."
++++++++
DOB boneka Indonesia di atas TANAH adat milik POAP hanya untuk memperluas dan mempekuat wilayah pendudukan, penjajahan, perampokkan, pencurian dan pemusnahan POAP yang sudah mulai terbuka melalui para jenderal perampok, pencuri tambang emas di TANAH Papua Barat.
(1) Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Ir. Joko Widodo.
(2) Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan terbaik Akmil tahun 1986. Sejak 18 Agustus 2015 sampai dengan 25 April 2017 ia menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih menggantikan Mayjen TNI Fransen G. Siahaan.
(3) Letnan Jenderal TNI Drs. Muhammad Munir adalah seorang pensiunan tentara Indonesia. Terakhir berdinas ia menjabat sebagai Sekjen Wantannas. Munir pernah menjabat sebagai Wakasad pada tahun 2013 hingga 2015. Saat itu dia didapuk sebagai orang nomor dua di TNI-AD menggantikan Letjen TNI Moeldoko yang menjadi KSAD.
(4) Letnan Jenderal TNI Dr. Doni Monardo adalah seorang purnawirawan TNI-AD yang Sekarang Menjabat Sebagai Ketua umum PPAD Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Doni, lulusan Akademi Militer 1985 ini berpengalaman dalam bidang infanteri.
(5) Letnan Jenderal TNI Dr. H. Agus Surya Bakti, M.IKom. adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang terakhir menjabat sebagai Sesmenko Polhukam. Agus SB, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984 ini berpengalaman dalam bidang Infanteri.
(6 Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, SH, M.Hum. adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 3 Maret 2020 menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Selain itu beliau juga menjabat Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia Bambang, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang intel.
(7) PT IJS milik Tito Karnavian kuasai 18.587,05 hektar lahan sawit di Merauke, izin diteken Bupati Merauke pada HUT Bhayangkara ke-67.28 Oktober 2022.
Mendagri Tito Karnavian yang dikenal sebagai sosok paling radikal dalam memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, ternyata menguasai tanah di Merauke seluas 18.587,05 hektar yang dijadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit.
++++++++
Fakta ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di Tanah leluhur mereka dengan terlihat di kabupaten-kabupaten yang sudah dirampok oleh orang-orang pendatang Melayu dan terjadi perampasan dari hak-hak dasar dalam bidang politik OAP.
Lihat bukti dan contohnya DOB boneka sebagai surga bagi orang-orang pendatang Melayu, berikut ini:
1.Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.
2. Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang
3. Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang
4. Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang
5. Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.
6. Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.
7. Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.
8. Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.
9. Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.
10. Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.
11. Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.
12. Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.
13. Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.
+++++++++
Melihat persoalan ketidakadilan dan kemanusiaan seperti ini, Indonesia sebaiknya mengambil langkah-langkah yang lebih adil dan manusiawi untuk menyelesaikan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yaitu 4 pokok akar masalah Papua. Terlihat bahwa Pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008).
Empat akar persoalan sebagai berikut:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini, Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam seruan moral pada 21 November 2022 diserukan, sebagai berikut:
"Meminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun."
"Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik pada orang asli Papua yang terus-menerus meningkat."
"Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok Pro Referendum, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Aguatus 2005."
=============
Ita Wakhu Purom, Kamis, 22 Juni 2023
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
4. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Nomor kontak penulis: 08124888458/HP/WA
