Rektor Unindra Prof Dr H Sumaryoto : Pemerintah Masih Belum Sepenuh Hati Dalam Menangani Pendidikan

MENINJAU.COM- Bicara tentang pendidikan di Indonesia tidak akan pernah ada habisnya karna pemerintah masih setengah hati dalam arti kata belum sepenuh hati dalam menangani pendidikan, sehingga setiap orang yang mau melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT) harus pandai, cerdik dan mandiri serta tidak bergantung kepada orang tua. Itulah yang dikatakan oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) Prof. Dr. H. Sumaryoto di kampus Unindra, Jalan Nangka, Jakarta Selatan, Jumat, 26/7/2024.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum, sambungnya, harus swadaya, mengelola sendiri, mencari dana sendiri.

“Sehingga cara yang mudah yaitu dengan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kalau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak ada hubungannya dengan APBN dalam arti kata PTS mengatur sendiri operasionalnya,” katanya dengan mimik muka serius.

Sedangkan sekarang ini, tambahnya, sedang banyak masalah ekonomi, banyak pengangguran, PHK, daya beli masyarakat turun sehingga mahasiswa baru cenderung turun juga.

“Dampak Covid-19 belum berhenti dalam arti ekonomi masih seperti sekarang ini, sedangkan PTS waktu Covid-19 ada UKT dari pemerintah tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. PTN sekarang dituntut untuk mengarah kepada kemandirian dan tidak bergantung kepada APBN,” tuturnya.

Sudah kita ketahui bahwa bagi pemerintah yang wajib belajar yaitu dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan Perguruan Tinggi pemerintah tidak wajib untuk mendanai bukan berarti tidak wajib untuk kuliah.

“Di Malaysia banyak kontribusi dari pemerintah dalam pendidikan tinggi sehingga Perguruan Tinggi lebih maju, kualitas lebih bagus dan berbeda dengan Indonesia sehingga bagaimana dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat kalau uang kuliah naik?,” bebernya.

Kuliah itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetapi pemerintah belum sanggup dan belum ada aturannya pemerintah untuk Perguruan Tinggi.

(Rls/Sunarti)