masukkan script iklan disini
(13/2/203). Waktu di Papua barat.
Setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyandera Philips Mark Methrtens (37), Pemerintah Indonesia menetapkan Papua Darurat Sipil. TNI/Polri mengerakan operasi militer besar-besaran, lengkap dengan alutsista moderen di Tanah Papua.
"Kami terus menyerukan agar konflik kekerasan bersenjata dihentikan dan menempuh jalan penyelesaian sengketa politik West Papua melalui referendum yang damai dan demokratis bagi bangsa Papua," Jelas Ones Jubir KNPB.
"Kami meminta agar Pemerintah Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan West Papua memerintahkan TPNPB dan TNI/Polri lakukan gencatan senjata dan mendorong proses-proses negosiasi damai antara Pemerintah Indonesia dan Para pejuang Papua merdekaan," Tegas Ones oleh pemerintah Indonesia.
Ones melihat bahwa sejek lama hingga saat ini sudah cukup rakyat sipil, anggota TNI/Polri dan TPNPB menjadi korban akibat keengganan Jakarta dalam mencari solusi politik atas konflik West Papua. Otsus, Pemekaran, Investasi kapitalis, dan militerisasi secara masif terbukti gagal memberi damai sejahtera, dan justru melahirkan konflik kemanusiaan dan lingkungan di Papua.
Bahwa eskalasi konflik bersenjata yang meningkat adalah akibat Jakarta yang memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai. Sementara, upaya jeda kemanusiaan menuju perundingan dibuat dengan setengah hati antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP.
"Mengingkari kesepakatan jeda kemanusiaan yang dibuat menunjukkan Indonesia tidak memiliki niat mendamaikan Papua lewat solusi dialogis," Katanya Jubir KNPB Ones shuniap.
Oleh sebab itu, kami meminta segera hentikan operasi pembebasan sandera yang akan berakibat pada kejahatan kemanusiaan dan kami meminta TPNPB untuk melindungi hak-hak Pilot Mark sebagaimana yang diatur di dalam konvensi Jenewa. "Kami juga menyeruhkan semua pihak baik di West Papua, Indonesia dan seluruh dunia untuk mendesak Indonesia menempu jalur negosiasi damai," Terang Ones. (*)
Reporter: Amoye Dadigou Kayame
