Oleh Thomas Ch Syufi*
Kita baru saja memperingati satu tahun wafatnya tokoh penting di balik Perjanjian Jumat Agung John Hume, 3 Agustus 2020-3 Agustus 2021. Perjanjian Jumat Agung merupakan sebuah konsensus perdamaian amat bersejarah dalam rute hidup rakyat dan generasi Irlandia Utara ke depan yang diteken pada 10 April 1998 di Belfats, Irlandia Utara. John Hume kerap kali oleh rakyat Irlandia dan komunitas internasional yang mengenal rekam jejak(track record)-nya menjuliki sebagai raksasa politik dan arsitek perdamaian Iralandia Utara. John Hume lahir di kampung halamanya, Londonderry, Irlandia Utara, 8 Januari 1837.
Ia merupakan seorang negarawan dan sosialis tersohor Iralandia Utara yang pernah memimpin sebuah partai nasionalis Irlandia yang paling populer di Irlandia Utara yaitu, Partai Sosialis Demokrat dan Buruh(SDLP) kurun 1979-2001. Bahkan ia pernah bertugas sebagai anggota Parlemen di Britania Raya(Inggris) dari 1983-2005. Juga menjadi anggota Parlemen Eropa daerah pemilihan Irlandia Utara periode 1979-2005 sekaligus anggota Manjelis Irlandia Utara dari tahun 1998-2000.
John Hume meniti karier awal sebagai seorang guru sekolah tata bahasa Katolik di Derry. Hume yang merupakan seorang Katolik Roma itu menjadi pemimpin moderat dalam gerakan hak-ahak sipil Irlandia Utara pada dekade 1960an sekaligus memenangkan kursi Parlemen Irlandia Utara pada tahun 1969. Karena sebagai salah satu anggota pendiri SDLP, Hume terpilih sebagai pemimpinnya pada tahun 1979 dan diakui sebagai kepala strategi SDLP.
Dengan kapasitas tersebut, ia memainkan peran penting dalam negoisiasi yang mengarah ke majelis pembagian kekuasaan berumur pendek. Dan badan eksekutif 1973-1974—yang telah dirancang untuk memberikan—perwakilan proporsional kepada minoritas Katolik Irlandia Utara.
Hume percaya bahwa solusi internal untuk memecah kebuntuan konflik Irlandia Utara atau dikenal dengan “The Troubles” yang pecah sejak tahun 1969 telah gagal, maka ia mengalihkan perhatiannya ke Amerika Serikat. Ia membangun sebuah hubungan yang baik dengan sejumlah pemimpin dan politisi teras di Amerika, seperti Senator Edward Kennedy(adik kandung mendiang presiden Katolik pertama AS, John F Kennedy/keturunan Irlandia). Hume juga memupuk hubungan baik dengan senator Daniel Patrick Moynihan, Ketua DPR Thomas Philip (“Tip”) O’Neill(1912-1994), dan Hugh Carey(1919-2011), Gubernur New York.
Setelah memperluas hubungan yang erat dengan para pemimpin dan politisi Amerika keturunan Irlandia, Hume bersama-sama dengan mereka mengutuk penggunaan kekerasaan sekaligus mendesak orang Amerika Irlandia untuk tidak mendukung Tentara Republik Irlandia(IRA) yang melakukan kekerasaan terhadap warga sipil di Irlandia Utara. Secara gradual memperluas keanggotannya untuk memasukkan para pemimpin Republik dan Demokrat, “Friends of Ireland,” sebagai kelompok yang menyebut dirinya dari tahun 1981.
Kelompok tersebut mendorong Presiden AS Ronald Reagen untuk membujuk Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher(1925-2013) untuk mengejar hubungan yang lebih dekat dengan Irlandia. Atas upaya Hume itu, hubungan yang membaik memungkinkan Perjanjian Anglo-Irlandia tahun 1985 yang memberikan Republik Irlandia peran konsultatif resmi dalam urusan Irlandia Utara.
Koneksi dan kolaborasi politik Hume makin kuat di benua Eropa ketika ia terpilih sebagai anggota Parlemen Uni Eropa tahun 1979. Ia banyak membuka keran komunikasi konstruktif dengan para pemimpin di “benua biru” itu. Ia mendesak Uni Eropa(UE) untuk terlibat dalam upaya mengakhiri konflik Irlandia Utara yang telah bekecamuk 30 tahun(1969-1998). Di mana konflik Irlandia Utara atau dikenal dengan “The Troubles” muncul karena kelompok Loyalis Protestan menginginkan Irlandia Utara bertahan dengan Kerajaan Inggris dan kelompok Republikan yang nota bene Katolik menginginkan terpisah dari Britania Raya(bergabung dengan Republik Irlandia/Irlandia Bersatu). Antagonisme sektarian itu berujung pada serangkaian aksi teror yang digerakan oleh Irish Republican Army(IRA) dan Ulster Volunteer Force(UVF) yang merenggut korban mencapai 3. 500 jiwa.
Hume membuat pengaruhnya terasa dalam sejumlah laporan dan inisiatif Uni Eropa yang mencermikan komitemennya terhadap penyelesaian damai konflik Irlandia Utara. Pada tahun 1980, ia berusaha membujuk pendukung Irlandia dari IRA untuk meninggalkan perjuangan bersenjata melawan Inggris dan memasuki politik demokrasi. Dalam tiga inisiatif terpisah, 1988-1993, Hume mendapat kritik dan cercaan dari nasionalis menentang IRA.
Ia harus mempertaruhkan keselamatan pribadinya untuk terlibat dalam dialog kadang-kadang rahasia dengan Presiden Sinn Fien, Gerry Adams—yang mengakibatkan pernyataan bersama Hume-Adams tahun 1993. Pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk metode yang demokratis dan damai untuk penyelesaian konflik Irlandia Utara. Sinn Fein merupakan sayap politik Tentara Republik Irlandia Utara(IRA). “ I’ll talk to anybody if it means peace, saya akan berbicara dengan siapa pun jika itu berarti perdamaian”, kata Hume menjawab kritikan dari kaum nasionalis anti-IRA saat bertemu Gerry Adams di Biara Clonard, Belfats, ibu kota Irlandia Utara.
IRA yang merupakan kepanjangan dari Provinsional Irish Republican Army(Tentara Republik Irlandia Sementara) adalah organisasi para militer yang menginginkan persatuan Irlandia. Mereka meyakini bahwa hal ini akan tercapai hanya dengan mengadakan kampanye kekerasan terhadap kekuasaan Britania Raya di Irlandia Utara.
Karena kepiawaian dalam bernegoisiasi, sebagai seorang moderat sejati, dan aktivis HAM, Hume melobi dengan Gerry Adams, Ketua Partai Sinn-Fein dari kubu Partai Republikan-Katolik untuk bersama-sama mencari jalan damai atau memulihkan konflik Irlandia Utara kembali pada keadaan semula(restution in integrum). Hingga Adams harus berpikir ulang tentang masa depan penyelesaian konflik Irlandia Utara dengan jalan damai. Adams akhirnya jadi arsitek utama dan membawa pergeseran Sinn Fein ke kebijakan mencari penyelesaian damai untuk kekerasaan sektarian di negeri itu. Negoisiasi Hume dengan Adams sangat penting untuk proses perdamaian—mereka juga membahas terkait tumbuhnya dukungan untuk Sinn Fein—yang sekarang memiliki lebih banyak kursi di Majelis Irlandia Utara daripada partainya Hume, SDLP. Upaya Hume untuk perdamaian mulai berjalan sejak gencatan senjata tahun 1994 hingga Perjanjian Jumat Agung tahun 1998 soal kedaulatan Irlandia Utara.
Dokumen berisi pertemuan Hume dan Gerry Adams mendorong pemerintah Inggris dan Irlandia untuk mengadopsi pendekatan “tiga untai” untuk negoisiasi perdamaian, yang akan membahas masalah di Irlandia Utara dan Republik Irlandia, serta Republik Irlandia Utara dan Inggris. Diskusi selanjutnya berdasarkan pendekatan ini adalah pembicaraan damai multipartai pertama yang melibatkan Sinn Fein, yang bergabung dengan mereka tahun 1997. Hume umumnya dikreditkan dengan visi yang ada di balik “Kesepakatan Jumat Agung / The Good Friday Agreement” yang diteken di Belfast, ibu kota Irlandia Utara oleh pemerintah Britania Raya(Perdana Menteri Tony Blair) dan Republik Irlandia( Perdana Menteri Bertie Ahern), 10 April 1998.
John Hume memang meyakini tidak ada cara apa pun yang bisa menyelesaikan konflik di Irlandia Utara kecuali jalan damai, jalan demokrasi yang bisa mengakhiri krisis politik sektarian di negara yang pernah menjadi koloni Britania Raya itu. Sangatlah tepat ungkapan Immanuel Kant(1724-1804), filsuf flamboyan Jerman bahwa “Demokrasi merupakan kekuatan terpenting bagi perdamaian”.
Di sinilah peran strategis John Hume sebagai figur penting dalam sejarah demokrasi dan perdamaian Irlandia Utara. Konflik Iralandia Utara yang pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik, serta didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian, bukan konflik antar-agama.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam konflik tersebut adalah status konstitusional Irlandia Utara. Yang mana kedua pihak Unionis/Loyalis yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaan Britania Raya bersama dengan yang lainnya dari Irlandia Utara, ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya(Inggris). Dan di pihak yang lain, kaum Nasionalis/Republikan, yang kebanyakan penganut Katolik, menginginkan Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu.
Meski kini masih mucul letupan-letupan amarah, sentimen, kecurigaan, dan konflik di Irlandia Utara, tapi tidak sehebat atau sepelik sebelum Perjanjian Jumat Agung 10 April 1998. Beberapa bulan setelah ditandatangani Perjanjian Jumat Agung atas ikhtiar menemukan solusi damai untuk konflik Irlandia Utara, John Hume akhirnya dianugerahi Nobel Perdamaian yang diterima bersama David Trimble, pemimpin Protestan dari Ulster Unionist Party, 1998.
Oleh pihak gereja Katolik melihat John Hume sebagai seorang awam yang memiliki andil besar dalam membantu pihak gereja untuk proses perdamaian di Irlandia Utara. Maka pada tahun 2012, Paus(Emeritus) Benediktus XVI menganugerahkan Hume gelar Ordo Santo Gregorius Agung. Ia juga merupakan penerima Penghargaan Perdamaian Gandhi dan Martin Luther King.
Dalam pidatonya saat menerima hadiah Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia, 1998, John Hume menyatakan, “Semua konflik adalah tentang perbedaan; apakah perbedaan itu ras, agama, atau kebangsaan, (tetapi) perbedaan adalah esensi kemanusiaan”. Lanjut anak tertua dari tujuh bersaudara itu, “…perbedaan adalah kecelakaan kelahiran dan karena itu seharusnya tidak pernah menjadi sumber kebencian dan atau konflik. Jawaban atas perbedaan adalah dengan menghomatinya. Di situlah letak prinsip perdamaian yang paling mendasar—menghomati keragaman.”
Perjanjian Jumat Agung yang dicetuskannya untuk mengakhiri konflik Irlandia Utara tidak saja berjalan mulus. Perjuangan yang menyita banyak waktu, menguruas energi, bahkan mencucurkan darah dan air mata. Bertahun-tahun Hume berjuang demi Irlandia Utara, ia pernah mengarungi gas air mata sebagai politisi pemula dan pernah mencoba meredahkan kebuntuan antara demonstran dan pasukan terjun payung Inggris menanggapinya dengan menyiramnya dengan pewarna ungu dan menangkapnya. Saat negoisiasi perdamaian berlanjut, rumahnya dibom dan mobilnya terbakar.
Memang Hume adalah seorang patriotis, politisi, dan negarawan sejati yang memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih. Karena itu, Mikhail Gorbachev(90), pejuang perdamaian dunia dan pemimpin terakhir Uni Soviet(1922-1991), mengatakan, “Perdamaian bukanlah persatuan dalam persamaan, namun persatuan dalam perbedaan”. Tentu pengorbanan Hume sangat simetris dengan makna Jumat Agung yang diyakni oleh umat Kristiani yang diperingati setiap hari raya Paskah. Bahwa pengorbanan adalah suatu tindakan melepaskan atau merekan sesuatu yang berharga(tidak hanya fasilitas, tapi juga jiwa dan raga) yang dilakukan dengan tulus demi membantu atau menyelamatkan orang lain seperti Yesus yang tak berdosa menjadikan diri-Nya sebagai Pendosa untuk disiksa, dibunuh, dan disalibkan, hingga bangkit untuk menebus dosa umat manusia.
Hume yakin bahwa semua jalan Tuhan itu baik, termasuk jalan salib. Itulah jalan Tuhan yang paling mengenaskan, tapi juga menyenangkan karena membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Terikat pada komitemennya pada nilai-nilai kemanusiaan, hingga ia terus berpacu, melapangkan jalan menuju perdamaian di Irlandia Utara.
Paskah artinya, lewat penindasan menuju kebebasan, dari kematian menuju kehidupan. Hume memang figur pencinta kemanusiaan yang terus berjuang membela kehidupan. Demi menegakkan kehidupan, ia berani berkonfrontasi melawan kematian, demi tegaknya keadilan, ia berani melawan arus ketidakadilan. Hume sangat konsisten dengan perjuangannya untuk membawa Irlandia Utara yang diselimuti asap perang sektarian tempo tiga dekade ke jalan perdamaian.
Rasa-rasa benar juga kata Socrates(469-399 SM), filsuf Yunani kuno, “Lebih baik mati demi keyakinan daripada mengorbankan keyakinan itu sendiri”. Tentu tepat juga kata adagium “no sacrifice is wasted—tak ada pengorbanan yang sia-sia”. Memang jembatan harus diinjak agar semua orang bisa selamat sampai di sebelah sungai. Hume telah berhasil menggendong rakyat Irlandia Utara melompati parit antagonisme sektarian yang mengenaskan selama tiga dekade melalui Perjanjian Jumat Agung 10 April 1998. “Solusi( perdamaian) akan ditemukan bukan atas dasar kemenangan untuk keduanya, tetapi atas dasar kesepakatan dan kemitraan,” kata Hume.
Hume secara luas dianggap sebagai aktivis perdamaian paling berpengaruh di Irlandia Utara. Dia melakukan perjalanan penting antara Dublin, London, dan Washinton untuk memenangkan dukungan bagi proses perdamaian; mengadakan negoisiasi rahasia dengan Gerry Adams, presiden sayap politik IRA, Sinn Fein, dan menerima banyak pujian untuk Perjanjian Jumat Agung.
Pada kunjungan ke Derry pada tahun 1995, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyebut Hume sebagai pejuang hak-hak sipil Irlandia Utara yang paling tak kenal lelah dan suaranya paling fasih tentang non-kekerasaan. Selain itu, pengamat politik memuju John Hume sebagai pemimpin politik Irlandia Utara yang paling jelas dan paling konsisten dalam pekerjaannya untuk solusi damai. Diwawancarai setelah pengumuman Nobel, Gerry Adams mengatakan kepada New York Time bahwa “Tidak akan ada proses perdamaian(Irlandia Utara) kecuali untuk keberanian dan visinya(John Hume)”.
Bahkan saat wafat, Hume mendapat banyak penghomatan dari beberapa uskup di Irlandia Utara. Uskup Down dan Cannor Mgr Noel Treanor menyatakan belasungkawa kepada istri Hume, Patricia dan keluarganya yang lebih luas. Menurutnya, Hume termotivasi oleh keyakinan pribadi yang kuat dan seorang pejuang hak asasi manusia. “John Hume secara unik membentuk narasi politik baru dan profetik yang memungkinkan penarikan dan pelucutan senjata, sekaligus menghasilkan infrastruktur untuk proses perdamaian yang mengarah pada Perjanjian Jumat Agung, dan dasar politik baru yang merupakan warisan abadi,” kata Uskup Treanor.
Uskup Agung Armagh Mgr Eamon Martin mengingat Hume sebagai teladan perdamaian, negarawan besar yang warisan pelayanannya tak kenal lelah untuk Kebaikan Bersama(Bonum Commune) diakui secara internasional. Mgr Martin mengatakan Hume adalah seorang yang memiliki visi yang impiannya menantang tetapi selalu dicapai’. Hume juga menerapkan Ajaran Sosial Gereja(ASG) Katolik ke dalam praktik, bekerja tanpa henti untuk proses rekonsiliasi guna mengakui dan menegakkan martabat setiap manusia.
Atas pencapaiannya selama “The Troubles” antara kelompok Loyalis-Protestan dan Republikan-Katolik saling beradu soal ke mana Irlandia Utara harus berlabuh, Hume mendapat kehormatan dari pemerintah Irlandia saat wafatnya.
“Kita semua harus menundukkan kepala, berteima kasih kepadanya. Dia orang yang luar biasa, pecinta damai, politisi, pemimpin, pejuang HAM, kepala keluarga, dan inspirasi,” ujar Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney.
Jalan damai Papua
Tentu perjuangan John Hume yang sangat melelahkan, dan berakhir manis pada sebuah pencapaian yang gemilang, yaitu Perjanjian Jumat Agung yang menjadi landasan berakhirnya konflik sektarian 30 tahun di Irlandia Utara. Prestasi dan metode pendekatan seperti ini perlu dicontohi para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dalam menyelesaikan konflik 58 tahun(1963-2001) antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia.
Presiden Jokowi harus berani mendukung upaya dialog Papua-Jakarta yang telah digagas dan diperjuangkan oleh sejumlah komponen di Tanah Air, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) dan Jaringan Damai Papua(JDP). Realitas menujukkan bahwa kebijakan perang dan operasi militer sejak Trikora 1 Mei 1963 hingga kini tidak pernah menyelesaikan konflik Papua.
Operasi militer yang dilangsungkan dalam tenggat waktu yang cukup lama ini belum menujukkan fase perdamaian di Tanah Papua, justru sebaliknya, bikin runyam keadaan, rangkaian kekerasaan dan kematian yang terus datang pergi silih berganti. Sebagaimana dililis oleh Tim Kemanusiaan untuk Nudga, Papua(2019) bahwa akibat dari operasi militer, 182 orang pengungsi di Nduga meninggal dunia, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak berjumlah 113 orang akibat kedinginan, lapar, dan sakit.
Akibat dari perang TNI-Polri vs TPNPB-OPM hingga 16 karyawan PT Istaka Karya yang jadi korban. Menurut laporan TNI bahwa 16 karyawan itu dibunuh oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka(TPNPB-OPM). Selain itu, Hendrik Lokbere, sopir dari Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge, yang diduga ditembak mati oleh aparat keamanan Indonesia pada 20 Desember 2019. Di Intan Jaya, Sabtu 19 September 2020, Pendeta Yeremia Zanambani juga ditembak mati diduga oleh anggota TNI sekaligus Wakil Komandan Rayon Militer Hitadipa, Intan Jaya, Alpius Hasim Madi.
Jelas, jalan kekerasaan; perang dan operasi militer tidak bisa menyelesaikan konflik Papua. Jika pemerintah Indonesia terus teguh pada pendirian untuk menolak dialog dengan rakyat Papua yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) sebagai representasi dari semua faksi perjuangan pro-kemerdekaan di Papua, maka pemerintah sendiri sengaja menjauhkan kemampuannya untuk menghadirkan perdamaian di “bumi cenderawasih”. Pemerintah sendiri sengaja merawat dan memelihara konflik yang berkepanjangan dengan pendekatan militeristik. TNI-Polri terus menciptakan sungai darah dari warga sipil tak berdosa.
Jadi fakta menunjukkan bawah perang tidak pernah mengakhiri konflik Papua, justru perang hanya menghancurkan dan menggerus kekayaan terluhur manusia, yaitu kehidupan. Nilai dan martabat kemanusiaan tidak lagi dihargai dalam perang. Tidak ada masa depan untuk generasi Papua jika negeri ini terus dirundung dengan konflik dan perang yang berkepanjangan. Presiden Jokowi harus segera menggelar dialog Jakarta-Papua sebagaimana telah diformulasikan oleh LIPI, sebagai ikhtiar untuk meciptakan fasifikasi Papua(atau Papua tanah damai). Sebab masa depan orang Papua ada pada kebebasan dan perdamaian.
Mengapa Irlandia Utara bisa mengakhiri konflik 30 tahun melalui Perjanjian Jumat Agung 10 April 1998 yang ditandatangangi oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Perdana Menteri Irlandia Bertie Ahern? Dan mengapa pemerintah Indonesia di zaman Presiden SBY bisa merampungkan konflik Aceh melalui Perjanjian Helsinki, 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM? Tetapi mengapa Presiden Jokowi masih fobia dan alergi untuk membuka ruang dialog dan negoisiasi dengan rakyat Papua yang diwakili oleh ULMWP? Padahal, seorang aktivis perdamaian Papua, Pastor Neles Tebay, Pr(alm), pernah menyatakan bahwa “Dialog tidak membunuh siapa pun”.
Kita yakin bahwa Presiden Jokowi tentu memiliki itikad baik(good will) untuk menyelesaikan konflik Papua melalui jalan dialog setelah merampungkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tengah di genjot di Tanah Papua. “Bellum pacis pater”—perang adalah bapak dari perdamaian! Semoga.
*) Penulis adalah aktivis HAM dalah Advokat muda Papua.